Laman

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Qs Ali Imron: 3, ayat 130)

15 Januari 2011

Mudharabah dalam Hukum Islam


Pengertian
Istilah mudarabah dikemukakan oleh ulama Irak, sedangkan ulama Hijaz menyebutnya dengan istilah Qiradh. Ulama Fikih mendefinisikan mudarabah atau qirad yaitu pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan, apabila terjadi kerugian dalam perdagangan tersebut, kerugian ini ditanggung oleh sepenuhnya oleh pemilik modal.

Dasar Hukum Mudarabah:
    1. QS Al-Muzammil (73) ayat 20.
    2. QS Al-Baqarah (2) ayat 198
    3. Hadist Nabi SAW: Tiga bentuk usaha yang mendapat berkah dari Allah, yaitu menjual dengan kredit, mudarabah, hasil keringat sendiri (HR Ibnu Majah)

      Rukun dan Syarat Mudarabah:
      Menurut Ulama Mazhab Hanafi, rukun mudarabah tersebut hanyalah ijab (ungkapan penyerahan modal pemiliknya) dan kabul (ungkapan penerimaan modal dan persetujuan mengelola modal dari pedagang). Sedangkan menurut jumhur ulama bahwa rukun mudarabah adalah orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja dan akad.

      Adapun syarat akad mudarabah adalah:
      1. Orang yang melakukan akad harus cakap bertindak hukum dan cakap diangkap sebagai wakil
      2. Untuk Modal: harus jelas jumlahnya, berbentuk uang (menurut ulama bahwa modal berntuk barang tidak diperbolehkan karena sulit menentukan keuntungan), tunai, dan diserahkan semuanya kepada pedagang.
      3. Terkait keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang tersebut seperti setengah, seperempat dan sepertiga. Apabila pembagian tidak jelas, menurut Ulama Mazhab Hanafi akad itu fasid (rusak0. Demikian juga halnya apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian ditanggung bersama maka menurut Ulama Mazhab Hanafi syarat seperti itu  batal dan kerugian tetap ditanggung sendiri oleh pemilik modal. Oleh sebab itu, menurut Ulama Mazhab Hanafi, mudarabah ada dua bentu yaitu mudarabah sahihah (yang sah) dan mudarabah fasidah (rusak). Jika mudarabah itu fasid, Menurut ulama mazhab Hanafi, Syafii dan Hanbali, pekerja hanya berhak menerima upah kerja sesuai dengan upah yang berlaku di kalangan pedagang daerah tersebut, sedangkan seluruh keuntungan menjadi milik pemilik modal. Sedangkan menurut ulama Mazhab Maliki menyatakan bahwa dalam mudarabah fasidah, status pekerja tetap seperti dalam mudarabah sahihah dalam artian bahwa ia tetap mendapatkan bagian keuntungan.

        Ketentuan-ketentuan terkait modal:
        1. Bahwa utang tidak bisa dijadikan modal mudarabah. Tetapi modal berupa alwadiah boleh dijadikan modal.
        2. Apabila modal itu dipegang sebagiannya oleh pemilik modal, menurut ulama Mazhab Hanafi, Maliki dan Syafii tidak boleh. Sedangkan menurut ulama Mazhab Hanbali bahwa sebagian modal boleh dipegang oleh pemilik asal tidak menganggu kelancaran usaha tersebut.

          Pembagian Mudarabah

          Mudarabah dilihat dari transaksi yang dilakukan pemilik modal dengan pekerja, mudarabah tersebut dibagi dua yaitu mudarabah mutlaqah (penyerahan modal tanpa syarat) dan mudarabahmuqayyadah (penyerahan modal dengan syarat-syarat tertentu). Dalam mudarabah mutlaqah, pekerja bebas mengelola modal itu dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan di daerah mana saja yang ia inginkan. Akan tetapi mudarabah muqayyadah, pekerja harus mengikuti syarat-syarat yang dikemukakan oleh pemilik modal, umpamanya harus berdagang barang tertentu, di daerah tertentu, dan membeli barang pada orang tertentu.

          Persoalan yang terjadi perbedaan pendapat ulama adalah apakah sifat akad mudarabah tersebut mengikat kedua belah pihak, dalam artian masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad tersebut secara sepihak, atau akad ini bersifat mengikat. Imam Malik berpendapat bahwa akad mudarabah apabila perdagangan telah dimulai pekerja, bersifat mengikat kedua belah pihak, akad tersebut tidak boleh dibatalkan, alasannya adalah jika akad itu dibatalkan, maka pembatalan akan membawa mudarat kepada pihak lain. Sedangkan menurut Iman Abu Hanifah, Imam Syafii dan Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa akad mudarabah tidak bersifat mengikat sekalipun usaha telah dimulai, alasannya karena pekerja disini melakukan tindakan hukum pada milik orang lain dengan seizinnya. Oleh sebab itu masing-masing pihak bisa saja membatalkan akad tersebut dengan harus memberi tahu pihak lain.

          Berakhirnya Akad Mudarabah
          1. Masing-masing pihak menyatakan akad batal atau pekerja dilarang bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya.
          2. Salah seorang yang berakad meninggal dunia
          3. Salah seorang yang berakad hilang ingatan
          4. Modal habis di tangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pekerja atau apabila modal tersebut dibelanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa dikelola oleh pekerja.

            Disarikan dari : ENSIKLOPEDI HUKUM ISLAM, editor Abdul Aziz Dahlan, Jakarta: Penerbit PT Ichtiar Baru Van Hoeve.

            Tidak ada komentar:

            Poskan Komentar